BPJS PBI Banyak Dinonaktifkan, Masyarakat Keluhkan Sulit Akses Layanan Kesehatan

Jakarta – Sejumlah masyarakat mengeluhkan status kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan oleh pemerintah. Penonaktifan tersebut baru diketahui saat peserta hendak mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit.

BPJS PBI merupakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, di mana iuran dibayarkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, pemerintah secara berkala melakukan pemutakhiran data penerima bantuan guna memastikan program berjalan tepat sasaran.

Penonaktifan BPJS PBI umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan status ekonomi peserta, ketidaksesuaian data kependudukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga hasil pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, penyesuaian anggaran juga menjadi salah satu alasan pengurangan jumlah peserta PBI.

Kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat, terutama kelompok rentan yang bergantung pada layanan kesehatan gratis. Banyak warga mengaku kesulitan membiayai pengobatan karena tidak memiliki alternatif perlindungan kesehatan lain setelah BPJS PBI mereka dinonaktifkan.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengimbau masyarakat untuk secara aktif memeriksa status kepesertaan BPJS Kesehatan. Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN, kantor BPJS Kesehatan, atau fasilitas kesehatan terdekat.

Bagi peserta yang merasa masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, pemerintah menyarankan untuk segera melapor ke kantor desa atau kelurahan setempat guna mengajukan pembaruan data dan reaktivasi kepesertaan. Sementara itu, BPJS Kesehatan juga membuka opsi bagi masyarakat untuk beralih sementara ke kepesertaan mandiri agar tetap mendapatkan layanan kesehatan.

Pemerintah menegaskan bahwa penonaktifan BPJS PBI merupakan bagian dari upaya penyaluran bantuan yang lebih akurat dan berkeadilan. Meski demikian, masyarakat berharap adanya sosialisasi yang lebih masif agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kebingungan dan menghambat akses layanan kesehatan.